Manfaatkan Transformasi Digital, Penerimaan Pajak Bisa Lebih Optimal

Manfaatkan Transformasi Digital, Penerimaan Pajak Bisa Lebih Optimal

Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari transformasi digital saat ini menjadi peluang besar di Tanah Air. Untuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai transformasi menuju ke arah digital.

Dia mengatakan, satu sudah dilakukan adalah investasi melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Di mana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah bisa dilakukan secara online, yang bertujuan memperluas kanal penerimaan negara yang bisa melalui ecommerce atau fintech.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari transformasi digital saat ini menjadi peluang besar di Tanah Air. Untuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai transformasi menuju ke arah digital.

Dia mengatakan, satu sudah dilakukan adalah investasi melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Di mana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah bisa dilakukan secara online, yang bertujuan memperluas kanal penerimaan negara yang bisa melalui ecommerce atau fintech.

“Ini adalah infrastruktur yang kita miliki, sehingga bisa menjangkau berbagai kegiatan yang transformasi menuju ke digital, e-commerce dan bisnis baru seperti fintech,” jelas dia di DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Dia mengatakan, SP2D online itu juga dapat langsung memotong dan menyetorkan pajak daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Di samping itu, dari sisi penerimaan pajak, Kementerian Keuangan juga sudah mentransformasikan menuju ke arah digital. Secara legislasi sudah mendapatkan bahkan diatur di dalam Perppu 1 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“PPN sudah kita sekarang pungut untuk berbagai institusi digital luar negeri. Ada 28 subjek pajak luar negeri (SPLN) yang sekarang sudah kita beri otoritas untuk meng-collect dan menyetor ke kita. dan ini jumlahnya masih akan bertambah lagi,” jelas Sri Mulyani.

“Jadi pengenaan pajak untuk transaksi elektronik melalui SPLN, dari sisi PPN sudah punya mandat melalui Perppu,” tambah dia.

Sedangkan untuk PPh masih menjadi debat di ranah internasional. Sejauh ini pembahasan pengenaan PPh masuk dalam negisiasi di OECD mengenai hak pemajakan antar negara dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi antar negara tersebut.

“Ini yang menjadi salah satu debat paling sengit di G20. Di mana AS juga meminta untuk tidak maju dulu, atau dalam hal ini pada pertemuan G20 terakhir, mereka tidak mau menyetujui arah yang sekarang sedang dibahas,” tandas Sri Mulyani.

Sumber : https://bit.ly/3c87Ylp

No Comments

Post a Comment