Pelajari Penerapan Pajak Hibah di Indonesia

Pelajari Penerapan Pajak Hibah di Indonesia

Fisco.id – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Penerapan Pajak Hibah di Indonesia hal ini sangat penting untuk diketahui mengingat tak banyak orang yang paham dan mengerti tentang penerapan pajak hibah di Indonesia, tapi sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya anda mempelajari terlebih dahulu tentang pengertian Hibah.

Hibah sendiri merupakan salah satu unsur pendapatan negara di dalam APBN, selain pajak dan penerimaan bukan pajak. Dari penerimaan hibah, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang didistribusikan untuk menunjang fungsi serta tugas berbagai kementerian dan lembaga negara. Secara sederhana, hibah dapat didefinisikan sebagai “pemberian” atau “penerimaan”.

Hibah merupakan pemberian yang mengikat pihak penghibah dan penerimanya. Hibah akan berlaku secara sah apabila kedua pihak tersebut masih hidup. Jika pihak pemberi hibah telah meninggal dunia, sepanjang hibah sudah dilakukan, maka hibah terhitung tetap sah. Hibah yang dilakukan oleh seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia, disebut sebagai hibah wasiat (Pasal 957-Pasal 972 KUHP Perdata).

Berdasarkan Pasal 1666 hingga pasal 1693 KUHP Perdata dinyatakan bahwa hibah merupakan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma pada saat penghibah masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali. Pihak penerima juga tidak dapat menyerahkan sesuatu sebagai balasan kepada pemberi hibah. Dengan kata lain hibah tidak memerlukan kompensasi/ pembayaran dalam bentuk apapun.

Berikut ini yang harus anda ketahui yaitu syarat keabsahan hibah yang dimana merupakan ketentuan penting yang mengatur syarat suatu hibah dinyatakan sah atau bisa dilakukan. Ketentuan ini juga diatur dalam KUHP dengan penjelasan berikut ini.

  • Hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang sudah ada (KUHP Perdata Pasal 1667).
  • Di dalam prakteknya, pihak pemberi dan penerima hibah dapat membuat perjanjian untuk menarik kembali pemberian apabila pihak penerima hibah telah meninggal dunia terlebih dahulu (KUHP Perdata Pasal 1672).
  • Pemberian hibah antara suami istri tidak boleh dilakukan (KUHP Perdata Pasal 1678).
  • Pemberian hibah harus atas akta notaris (KUHP Perdata Pasal 1682).
  • Hibah dapat ditarik kembali apabila syarat-syarat yang diwajibkan tidak terpenuhi. Jika penerima hibah bersalah dengan melakukan atau membantu melakukan pembunuhan atau kejahatan lain kepada penghibah, jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, hingga penghibah jatuh miskin (KUHP Perdata 1688).

Ketentuan Pajak Hibah yang harus Anda Ketahui

Berikut ini merupakan beberapa point tentang pajak hibah yang harus anda ketahui karena sebagai bagian dari objek pajak, sudah seharusnya hibah dikenakan pajak. Jenis penerimaan yang dikenakan pajak hibah wajib untuk membayar pajak penghasilan. Namun tidak semua hibah masuk ke dalam kategori objek pajak. Ada penerimaan yang tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan PMK No.245/PMK.03/2008 ada 5 sumber penerimaan yang dibebaskan dari pajak hibah, diantaranya penerimaan dari:

1. Keluarga sedarah dalam satu garis keturunan dalam hubungan anak dan orang tua kandung. Jadi, jika hibah diberikan dari orang tua kepada anak kandung atau sebaliknya, objek hibah tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan. Tetapi jika hibah yang diterima berasal dari kakak, adik, anak angkat, mantu, mertua atau orang lain, maka penerimaan tersebut merupakan objek PPh.

2. Badan keagamaan yang hanya mengurus tempat ibadah, tanpa mencari keuntungan. Apabila badan keagamaan juga mencari keuntungan, maka pemberian dari badan keagamaan ini bisa dikenakan pajak penghasilan.

3. Lembaga pendidikan yang hanya menyelenggarakan pendidikan tanpa mencari keuntungan. Jika lembaga pendidikan yang dimaksud melakukan kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi atau suatu pihak tertentu, maka pemberiannya masuk dalam objek pajak.

4. Badan sosial yang hanya menyelenggarakan kegiatan berupa:

  • Pemeliharaan kesehatan kepada orang lanjut usia, pengurusan anak yatim piatu, anak terlantar dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.
  • Pemberian santunan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya.
  • Pemberian beasiswa.
  • Pelestarian lingkungan hidup.
  • Kegiatan sosial yang tidak mencari keuntungan.

5. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil dengan ketentuan:

  • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000.


Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?