Pelajari Tentang Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pelajari Tentang Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pajak Penghasilan Final (PPh Final), hal dimana harus anda ketahui bahwa cukup penting untuk dilakukan dan juga tentunya akan membuat anda semakin menjadi menambah wawasan, karena Pajak Penghasilan Final atau PPh final merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari dan dimengerti.

Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh Final) berbeda dengan definisi dari pajak penghasilan tidak final. Perbedaan ini memengaruhi dasar penghitungan dari penghasilan yang dikenakan pajak.

Ada banyak jenis pengenaan pajak dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP) yang didasarkan dari sumber pendapatannya dan juga jumlah penghasilan yang diperolehnya.

Secara umum, pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh WP Orang Pribadi maupun WP Badan/Perusahaan selama satu tahun pajak.

Mengenal Pajak Penghasilan Final
Pajak Penghasilan Final atau yang juga disebut PPh Pasal 4 ayat (2) pada dasarnya merupakan pajak yang memiliki skema tarif dan cara perhitungan yang berbeda dengan pajak penghasilan non-final.

PPh Final ini langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WP selama satu tahun berjalan.

Tujuan pemerintah menetapkan PPh Final adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu:

Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha
Memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak
Mengingat pungutannya bersifat “langsung”, penghasilan yang dikenai PPh Final lantas dikecualikan dalam pajak terutang tahunan.

Namun terlepas dari hal itu, PPh Final tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Artinya, perhitungan PPh Final murni hanya berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.

Tidak diakumulasikan dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang PPh Pasal 17, biaya pengurang, dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan.

Oleh karena itu, wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong dan menyetor sendiri PPh Final Terutang, dianggap telah melunasi pajak.

Objek Pajak Penghasilan Final dan Tarifnya

Objek pajak penghasilan final adalah jenis penghasilan yang dikenai oleh PPh Final. Tarif PPh Final dari setiap objek pajak berbeda-beda.

Mengacu pada UU nomor 36 Tahun 2008, berikut objek PPh Final beserta tarifnya:

1. Hadiah berupa undian dikenakan tarif sebesar 25% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 132 Tahun 2000.

2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan dikenakan tarif sebesar 20%. Ketentuan tarif ini diatur dalam PP 131/2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.

3. Bunga dari obligasi (surat dan utang negara):

  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif 15%.
  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenakan tarif 20%.

4. Bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing dikenakan tarif 10 %, sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2009.

5. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat 2C.

6. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak yang awalnya dikenakan tarif 1% menurut PP No. 46 Tahun 2013, diturunkan menjadi 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018.

7. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, termasuk transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura atau usaha dikenakan tarif 0,1% sebagaimana tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997.

8. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri dikenakan tarif masing-masing 0,5% dan 0,1%. Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997.

9. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa efek dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

10. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan termasuk usaha real estate dikenakan tarif 5% seperti tercantum dalam PP No.71 Tahun 2008.

11. Usaha jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.

12. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 5%.

13. Persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10% sebagaimana diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

14. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan tarif 1%.

Batas Waktu Lapor dan Bayar Pajak Penghasilan Final
Masing-masing jenis pajak penghasilan harus dilaporkan dan dibayarkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pemerintah.

Berikut ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final:

  • PPh atas omzet penjualan (peredaran bruto) usaha harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila telah melakukan validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkannya, namun cukup melampirkan laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan badan atau pribadi (SPT 1770).
  • PPh atas hadiah undian harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak dan harus dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPh atas transaksi penjualan saham harus dibayarkan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya transaksi penjualan saham. Sementaranya pelaporannya adalah tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya transaksi penjualan saham.
  • PPh atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI dan lain sebagainya harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPh atas jasa konstruksi harus dibayarkan pada tanggal 10 (bagi pemotong pajak) atau tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan harus dibayarkan pada tanggal 10 (bagi pemotong pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Itulah batas waktu pelaporan dan pembayaran masing-masing jenis pajak penghasilan. Sebaiknya, Anda melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan tepat waktu agar tidak terkena sanksi.


Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?