Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan cara mempertahankan laju impor di tengah wabah covid-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan PPh Pasal 22 impor dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kebijakan ini terangkum dalam PMK-44/PMK.03/2020 yang terbit di penghujung April 2020.

Wajib Pajak yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor adalah wajib pajak yang memenuhi
kriteria :

  1. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ; atau
  2. telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  3. telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau

pengusaha di kawasan berikat yang merangkap sebagai penyelenggara kawasan berikat (PDKB).

PMK ini memperluas jumlah KLU yang berhak mendapatkan fasilitas. Jika dalam PMK sebelumnya (PMK23/PMK.03/2020) hanya sebanyak 102 KLU yang dapat menikmati fasilitas ini, maka kini diperluas menjadi sebanyak 431 KLU. Selain itu, terdapat tambahan kriteria wajib pajak yang memiliki izin kawasan berikat.

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh
Pasal 22 impor.

Tata cara penyampaian permohonan SKB pemungutan PPh Pasal 22 impor adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak menyampaikan permohonan SKB pemungutan PPh Pasal 22 impor secara daring pada menu Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui laman www.pajak.go.id

2. Atas permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 impor, berdasarkan pengecekan system akan
diterbitkan :

a) SKB pemungutan PPh Pasal 22 impor, dalam hal wajib pajak memenuhi kriteria, atau
b) Surat penolakan , dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kriteria

3. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau Surat Penolakan diterbitkan segera setelah wajib

pajak mengisi menu permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui laman www.pajak.go.id

Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan konfirmasi kebenaran SKB pemungutan PPh Pasal 22 impor yang diperoleh wajib pajak dan ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat melakukan impor.

Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.Pajak.go.id. Laporan disampaikan paling lambat tanggal :

  1. 20 Juli 2020 untuk masa April sampai dengan Juni 2020
  2. 20 Oktober 2020 untuk masa Juli sampai dengan September 2020.

Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?