Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Selama Masa Pandemi

Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Selama Masa Pandemi

Dalam salah satu paket kebijakan pada PMK-44/PMK.04/2020, diatur mengenai pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Melalui kebijakan ini, Pemerintah bermaksud mengurangi beban likuiditas perusahaan dengan memberikan keringanan angsuran bulanan PPh Pasal 25.

Penerima insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 adalah :

1. wajib pajak yang memenuhi kriteria :
– memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sebagaimana Lampiran N PMK ; atau
– telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
– telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat
atau pengusaha di kawasan berikat yang merangkap sebagai penyelenggara kawasan berikat
(PDKB)

2. menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang
seharusnya terutang.

PMK ini memperluas jumlah KLU yang berhak mendapatkan fasilitas. Jika dalam PMK sebelumnya (PMK23/PMK.03/2020) hanya sebanyak 102 KLU yang dapat menikmati fasilitas ini, maka kini diperluas menjadi sebanyak 846 KLU. Selain itu, terdapat tambahan kriteria wajib pajak yang memiliki izin kawasan berikat.

Untuk mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pengurangan berlaku sejak masa pemberitahuan sampai dengan masa September 2020.

Jika berdasarkan verifikasi oleh aplikasi, wajib pajak dinyatakan berhak memperoleh fasilitas, maka aplikasi akan mengeluarkan notifikasi yang menyampaikan bahwa wajib pajak telah berhasil menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan pengurangan PPh Pasal 25. Jika tidak, akan diterbikan surat penolakan yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak berhak memperoleh fasilitas.

Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan, jika kriteria yang dipersyaratkan sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Misal , telah terbit izin penetapan KITE atau izin penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau PDKB. Permohonan pengurangan untuk masa April 2020 dapat diajukan paling lambat tanggal 15 Mei 2020.

Pengurangan angsuran sebesar 30% dari PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang berdasarkan :

1. perhitungan sesuai SPT Tahunan Tahun 2019, atau
2. Angsuran masa Desember 2019, dalam hal wajib pajak belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2019, atau
3. Keputusan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dalam hal wajib pajak mengajukan permohoan
pengurangan angsuran PPh Pasal 25 karena penurunan kondisi usaha sebagaimana diatur dalam Kep-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu , atau
4. Perhitungan berdasarkan PMK-215/PMK.03/2018 tentang penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan harus menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Laporan disampaikan paling lambat tanggal :

  • 20 Juli 2020 untuk masa April sampai dengan Juni 2020
  • 20 Oktober 2020 untuk masa Juli sampai dengan September 2020.

Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?