PPh Final Ditanggung Pemerintah Untuk UKM

PPh Final Ditanggung Pemerintah Untuk UKM

Dalam peraturan menteri keuangan terakhir yang mengatur tentang fasilitas pajak untuk wajib pajak terdampak pandemic covid-19, Pemerintah menambahkan subjek penerima fasilitas, yakni UMKM. Fasilitas berupa PPh final ditanggung pemerintah diberikan kepada wajib pajak dengan peredaran tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018.

Subjek pajak PP nomor 23 tahun 2018 adalah orang pribadi, PT, CV, firma , koperasi yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 milyar selama satu tahun. Tidak termasuk orang yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, akuntan, notaris/PPAT, pengacara, arsitek, pembawa acara dan lain sebagainya.

PP 23 tahun 2018 memberikan tariff 0,5% final bagi para UMKM di atas. Namun, tarif rendah yang dikenakan atas peredaran bruto tersebut bersifat sementara. Orang pribadi selama 7 tahun. PT 3 tahun, sisanya 4 tahun. Jika argo jumlah tahun di atas sudah terlewati maka wajib pajak harus kembali ke mekanisme penghitungan PPh secara umum, yakni menggunakan tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

Jadi sebelum melangkah untuk memanfaatkan fasilitas ini,teliti dahulu kondisi yang melekat pada diri wajib pajak. Jika sudah memenuhi, dapat dilanjutkan dengan pengajuan permohonan dengan mengakses laman www.pajak.go.id. Pada tampilan beranda, akan muncul pilihan layanan yang terletak di kanan atas. Klik pilihan layanan, dilanjutkan dengan KSWP, lalu kewajiban saya.

Setelah itu akan muncul drop down beberapa pilihan, salah satunya Surat Keterangan PP 23. Fasilitas ini diberikan kepada UMKM subjek PP nomor 23 tahun 2018 yang mengantongi Surat Keterangan PP 23, berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 dan menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah secara bulanan.

Semua wajib pajak UMKM yang ingin menikmati fasilitas harus mengajukan permohonan Surat Keterangan, termasuk wajib pajak UMKM yang sebelumnya telah memiliki Surat Keterangan PP 23, harus melakukan pengajuan ulang. Surat Keterangan digunakan oleh wajib pajak ketika bertransaksi dengan pemotong/pemungut.

Dengan menunjukkan surat keterangan, pemotong/pemungut tidak akan melakukan pemotongan/pemungutan selama periode fasilitas, yakni masa April 2020 sampai dengan September 2020. Jika periode fasilitas telah berakhir, surat keterangan tetap dapat digunakan oleh wajib pajak sampai dengan batas waktu yang tertera dalam surat keterangan.

Pemotong/pemungut akan membuat SPP atau cetakan kode billing yang dibubuhi tulisan/cap : “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-44/PMK.03/2020”, dengan mencantumkan jumlah nominal PPh final yang ditanggung pemerintah. SSP atau cetakan kode billing ini akan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 4 (2) yang dilaporkan oleh pemotong/pemungut, dan di lain sisi akan dijadikan dokumen yang harus dilampirkan dalam laporan realisasi oleh wajib pajak UMKM.

Laporan dilakukan dengan mengunduh format yang telah disediakan di laman www.pajak.go.id, mengisi dengan benar dan lengkap kemudian mengunggahnya. Laporan realisasi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah, fasilitas PPh final ditanggung pemerintah ini tidak otomatis diberikan kepada semua UMKM.

Syarat pemenuhan subjek, permohonan Surat Keterangan PP 23 ( baik yang sudah punya sebelumnya maupun belum), dan laporan realisasi bulanan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dengan langkah-langkah yang telah diajukan di atas. Jika satu syarat saja tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang atas wajib pajak UMKM, yang selama periode tersebut mungkin dianggap bebas pajak, akan dapat ditagih oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?