PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Pemerintah terus menerbitkan stimulus ekonomi untuk membangkitkan kelesuan ekonomi akibatpandemic covid-19. Paket stimulus terakhir yang dikeluarkan Pemerintah adalah Peraturan MenteriKeuangan nomor PMK-44/PMK.03/2020. Salah satu kebijakan yang diberikan dalam aturan tersebutadalah perluasan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.

Penerima insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah adalah pegawai dengan kriteria :

1. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang
– memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU) tertentu, sebagaimana tercantum dalamlampiran A PMK (sebanyak 1.062 KLU); atau
– telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
– telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat (PDKB)
2. memiliki NPWP
3. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang jika disetahunkan jumlahnya tidak lebih dari 200 juta rupiah

Ketiga syarat di atas merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Periode insentif berlangsung sejak masa April 2020 sampai dengan September 2020, Sasaran insentif adalah pegawai dengan kriteria tertentu di atas, dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Untuk memperoleh fasilitas, pemberi kerja terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan melalui laman www.pajak.go.id. Pada tampilan beranda, akan muncul pilihan layanan yang terletak di kanan atas. Klik pilihan layanan, dilanjutkan dengan KSWP, lalu kewajiban saya. Setelah itu akan muncul drop down beberapa pilihan, salah satunya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Selanjutnya aplikasi akan membaca dan memproses apakah penyampaian pemberiatahuan pemanfaatan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah telah sesuai dengan kriteria. Variabel yang akan digunakan untuk menyaring pemberitahuan yang masuk adalah kesesuaian KLU, data izin KITE dan kawasan berikat. Jika salah satu variabel sesuai, maka aplikasi akan mengeluarkan notifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Jika tidak, akan diterbitkan surat bahwa pemberi kerja tidak berhak mendapatkan fasilitas. Fasilitas diberikan dengan membayarkan secara tunai PPh Pasal 21 kepada karyawan yang memenuhi kriteria, yang selama ini dilakukan pemotongan untuk disetorkan ke kas negara. Pembayaran secara tunai juga berlaku dalam hal selama ini pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21.

Tunjangan tetap diberikan, ditambah PPh Pasal 21 yang dihitung atas seluruh penghasilan tetap dan teratur. Pemberi kerja kemudian membuat SPP atau cetakan kode billing yang dibubuhi tulisan/cap : “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK-44/PMK.03/2020”, dengan mencantumkan jumlah nominal PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.

Dalam hal pemberi kerja menyampaian e-SPT dalam pelaporan masa nya, maka perekaman kode NTPN dilakukan dengan menginput angka 9999999999999999. Selanjutnya, pemberi kerja setiap bulan harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Laporan dilakukan dengan mengunduh format yang telah disediakan di laman www.pajak.go.id, megisi dengan benar dan lengkap kemudian mengunggahnya. Laporan realisasi harus melampirkan SSP atau cetakan kode billing yang telah dibubuhi tulisan/cap di atas.

Pengajuan fasilitas untuk masa April 2020 masih dapat dilakukan, karena Direktorat Jenderal Pajak membatasi penyampaian pemberitahuan pemanfaatan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah ini paling lambat tanggal 20 Mei 2020.

Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?