Punya Usaha Bengkel? Pahami Pajak dan Cara Mengelolanya

Punya Usaha Bengkel? Pahami Pajak dan Cara Mengelolanya

Mempunyai usaha jasa bengkel tentunya sesuatu bisnis jasa yang cukup menguntungkan melihat hampir setiap orang saat ini mempunyai kendaraan, dan hal tersebut tentunya merupakan peluang yang besar untuk kamu yang ingin memulai terjun di bisnis ini, namun perlu diketahui terdapat jenis usaha pajak yang harus dilaporkan dan dikelola dengan benar, oleh karena itu akan kita bahas dibawah ini mengenai pajak usaha bengkel dan cara mengelolanya.

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 44/PJ/2008, disebutkan jika wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas (termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan wajib pajak badan) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bukan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Ada dua hal mendasari seorang pemilik usaha bengkel bisa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang pertama, dalam satu tahun pajak penghasilan bengkelnya mencapai 4,8 miliar rupiah. Yang kedua, pemilik bengkel memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP meski dalam satu tahun pajak omzetnya tidak mencapai 4,8 miliar rupiah.

Di sini wajib bagi pengusaha bengkel untuk membuat pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku, demi mengetahui arus keuangan dan mempermudah mereka untuk hitung, setor, dan lapor pajak.

Nah, apa saja pajak yang terkait dengan jasa bengkel?

Jenis pengenaan pajak yang pertama adalah pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas gaji, honor, bonus, THR, atau penghasilan lainnya kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jasa bengkel juga akan dipotong PPh Pasal 21 atas jasa yang diberikan jika bengkel dijalankan oleh wajib pajak pribadi.

Seperti diketahui, jasa bengkel merupakan salah satu objek pajak untuk PPh Pasal 23. Jika usaha bengkel Anda merupakan wajib pajak badan dan mendapatkan order jasa dari perusahaan lain, maka akan dikenakan potongan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Namun, jika usaha bengkel Anda tidak memiliki NPWP, tarif potongnya lebih besar menjadi 4%. Perlu diingat, potongan akan berlaku jika usaha bengkel Anda memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun dalam tahun pajak.

Lain halnya dengan bentuk PPh yang perlu dibayar oleh jasa bengkel. PPh di sini merupakan pajak penghasilan atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh selama 1 (satu tahun pajak). Mekanisme PPh di sini mengacu pada PPh Pasal 25 untuk setiap bulannya maupun PPh Pasal 29 untuk setiap berakhirnya tahun pajak.

Terakhir, jika usaha bengkel telah menjadi PKP, maka wajib untuk memungut PPN atas setiap penyerahan jasa dan penjualan barang yang dilakukan. Tarif yang berlaku sebesar 10% dan usaha bengkel wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

Jangan Lupa untuk Hitung, Setor, dan Lapor Pajak Bengkel Anda
Setelah mengetahui apa saja informasi di atas, sudah merupakan keharusan Anda sebagai wajib pajak untuk patuh pajak. Jangan lupa untuk melakukan hitung, setor, dan lapor pajak jasa bengkel. Terlebih lagi dengan adanya peraturan baru mengenai bukti potong elektronik yang salah satunya dikenakan kepada PPh Pasal 23, Anda sebagai wajib pajak perlu untuk mengetahui mengenai regulasi pajak terbaru.


Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?