Sudahkan Anda Membuat e-Bupot Mulai Oktober 2020 ini?

Sudahkan Anda Membuat e-Bupot Mulai Oktober 2020 ini?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI telah memperluas aturan wajib penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam membuat bukti pemotongan PPh 23/26 mulai Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Penerapan ini merupakan bentuk peningkatan layanan perpajakan DJP kepada masyarakat dalam membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa kedua PPh tersebut.

Ketentuan wajib e-Bupot bagi para Non-PKP ini sudah resmi berlaku untuk masa pajak September 2020, yang harus dilaporkan pada Oktober kalender bulan berjalan.

Sehingga Wajib Pajak (WP) perlu mempersiapkan keperluan administrasi agar dapat menerapkan penggunaan e-Bupot tepat waktu.

Apa itu e-Bupot?
Aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak (software) DJP yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Melalui e-Bupot ini, membuat bukti potong PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 hanya menggunakan perangkat elektronik dan bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa harus datang dan mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pada aplikasi e-Bupot, WP dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan.

Aplikasi e-Bupot ini jadi sebuah terobosan karena membuat administrasi menjadi lebih tertib, penyederhanaan proses administrasi, pengerjaan secara online dan langsung ke sistem DJP serta pemanfaatan tanda tangan elektronik.

Aplikasi ini juga cocok untuk kondisi saat ini, di mana wabah virus corona membuat masyarakat tidak keluar rumah untuk hal yang tidak mendesak dan ada pemberlakuan aturan jaga jarak fisik atau physical distancing.

Aturan Wajib e-Bupot untuk PPh 23/26
Dirjen Pajak menetapkan semua WP, baik PKP maupun Non-PKP, selama melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib membuat bukti potong serta menyampaikan SPT Masa PPh kedua pasal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) peraturan PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak September 2020.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020.

WP yang wajib menggunakan e-Bupot sesuai Pasal 6 ayat (1) PER-04/PJ/2017 adalah:

  • WP yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam 1 Masa Pajak
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu Bukti Pemotongan
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar

Cara Kerja Aplikasi e-Bupot
Aplikasi e-Bupot dirancang untuk memudahkan Pemotong Pajak dalam menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sekaligus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam satu program.

Sistem ini juga menjamin kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26. Dengan pembuatan Bukti Pemotongan melalui aplikasi, maka data akan lebih mudah divalidasi dan akurasinya makin meningkat.

Aplikasi e-Bupot disebut sebagai upaya Kementerian Keuangan RI dalam transformasi digital di bidang perpajakan.

Dengan adanya konsep sistem digital ini, maka jeda dalam pengumpulan data perpajakan yang sering ditemui dalam sistem manual diharapkan semakin menipis, tergantikan dengan data akurat yang dapat diakses secara riil baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak.

Sistem digital ini juga bisa membantu memenuhi prinsip kelayakan dalam memenuhi kewajiban dari pemotongan PPh 23/26 dan penyampaian SPT Masa-nya.

Sebelumnya, wajib e-Bupot mulai 1 Agustus 2020 diperuntukkan bagi PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Bukti Efektivitas Aplikasi e-Bupot

Efektivitas e-Bupot dapat dilihat dalam contoh kasus seperti ini, misal A mengaku telah dipotong pajak oleh sebuah perusahaan sebesar Rp125 juta.

Bukti Potong ini perhitungkan oleh A di SPT Tahunannya sebagai kredit pajak. Jika PPh Terutang A Rp150 juta, maka A tinggal membayar kurangnya yaitu Rp25 juta saja kendati tidak ada bukti potong.

Lalu, bagaimana kantor pajak mengujinya? Apakah benar perusahaan memotong pajak A dan menyetorkan ke Kas Negara?

Lantaran database tidak terintegrasi, maka petugas di Kantor Pelayanan Pajak secara manual akan mengecek langsung ke SPT Masa yang dilaporkan perusahaan. Hasilnya dibalas melalui surat.

Apakah semua Bukti Potong dilakukan konfirmasi?

Tidak. Dilakukan pemeriksaan, itu pun jika petugas pemeriksanya curiga. Jika tidak, lolos saja.

e-Bupot juga membawa manfaat bagi otoritas pajak. Mengingat Faktur Pajak dibuat secara terpusat (sentralisasi) dan bukti potong juga dibuat secara terpusat, maka secara real time kantor pajak bisa mengetahui dinamika real ekonomi.


Apabila ingin mengetahui dan mengerti informasi tersebut diatas, maka dapat menghubungi FISCO Tax Consultant baik untuk konsultasi maupun membutuhkan jasa konsultan pajak maka kami siap melayani anda dan merespon masalah anda dengan cepat dan akurat. Terimakasih.

Fisco Tax Consultant
Jalan Cianjur No 7 Menteng Jakarta Pusat
Mobile : 021-3911122/3906030/3911166
WA : 0813-8560-0726 (fast respon)
Hp : 0817-0376-4471
Email : info@fisco.id

No Comments

Post a Comment

Open chat
Ada yang bisa dibantu?
Ada yang bisa dibantu?